PENERAPAN AKUNTANSI PERKOPERASIAN

PENERAPAN AKUNTANSI PERKOPERASIAN BERDASARKAN PSAK NO. 27 PADA KOPERASI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) AL-ITTIKHADZ KELURAHAN RUNGKUT KIDULSURABAYA

Disusun Oleh

LILIK ZAINIYAH

NIM. 2005120048

ABSTRAK SKRIPSI

 Setiap perusahaan perlu mengadakan kegiatan laporan keuangan menilai kondisi dan kinerja dari perusahaan tersebut. Begitu halnya dengan Koperasi Serba Usaha yang perlu melakukan kegiatan tersebut dalam menilai tingkat kesehatan atau kemajuan dari koperasi tersebut. Laporan keuangan koperasi lebih ditujukan kepada pihak-pihak diluar pengurus koperasi dan tidak dimaksudkan untuk pengendalian usaha. Pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Aspek keuangan merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercakup dalam tata kehidupan koperasi. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi

              Standar Akuntansi No. 27 tentang akuntansi perkoperasian bertujuan mewujudkan koperasi yang makin maju dan profesional. Dengan mengacu pada standar akuntansi perkoperasian, maka diharapkan dari segi pelaporan keuangan maupun pelaksanaan aktifitasnya, koperasi dapat bertindak lebih efisien dengan suatu tingkat keseragaman dari segi perlakuan akuntansinya. Dalam penjelasannya, PSAK No.27 mengatur tentang ekuitas, kewajiban, aktiva, pendapatan dan beban dan laporan keuangan  koperasi.

Penelitian ini akan dilakukan pada data dan penerapan pencatatan akuntansi pada Badan Keswadyaan Masyarakat (BKM) Al-Ittikhadz Kelurahan Rungkut Kidul Surabaya. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara sistem pencatatan dengan sistem pencatatan baku yang diatur dalam PSAK No. 27 yang meliputi pencataan neraca, perhitungan SHU, Laporan promosi ekonomi, arus kas (cash flow), dan catatan atas laporan keuangan. Hasil perbandingan akan digunakan untuk menilai apakah penerapan sistem pencatatan akuntansi pada koperasi Badan Keswadyaan Masyarakat (BKM) Al-Ittikhadz Kelurahan Rungkut Kidul Surabaya sudah sesuai dengan penerapan sistem pencatatan PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian.

Hasil penelitian diperoleh bahwa pengurus Badan Keswadyaan Masyarakat (BKM) Al-Ittikhadz Kelurahan Rungkut Kidul Surabaya mengeluarkan dua jenis laporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawabannya kepada rapat anggota. Laporan keuangan tersebut adalah neraca dan perhitungan hasil usaha.laporan keuangan Badan Keswadyaan Masyarakat (BKM) Al-Ittikhadz Kelurahan Rungkut Kidul Surabaya belum lengkap yaitu belum menyajikan laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan yang disyaratkan PSAK No.27 semua transaksi penjualan berasal dari anggota. Dalam proses Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Keswadyaan Masyarakat (BKM) Al-Ittikhadz Kelurahan Rungkut Kidul Surabaya sudah mulai berpedoman pada PSAK No.27, tentang akuntansi perkoperasian, hal ini terhitung sejak periode 2008-2009.

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang

Perubahan yang cepat dalam masyarakat kita telah menyebabkan semakin kompleksnya pengelolaan badan usaha atau perusahaan. Di samping itu adanya peningkatan aktivitas usaha suatu perusahaan baik yang profit motif maupun yang non profit motif dirasakan sebagai beban yang berat. Oleh karena itu agar semua kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar, suatu perusahaan memerlukan informasi mengenai keadaan seluruh kegiatan perusahaan secara cepat dan dapat diandalkan. Salah satu informasi yang sangat penting dan diperlukan oleh perusahaan adalah informasi mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha yang telah dicapai. Informasi yang menyajikan keadaan tersebut dikenal sebagai akuntansi.

Sistem perekonomian Indonesia sesauai UUD 1995 mengenal tiga pelaku utama yaitu pemerintah, swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi ini diharapkan dan seharusnya memiliki peranan dan perlakuan yang sama dalam perekonomian

Setiap perusahaan perlu mengadakan kegiatan laporan keuangan menilai kondisi dan kinerja dari perusahaan tersebut. Begitu halnya dengan Koperasi atau lembaga sejenis koperasi yang perlu melakukan kegiatan tersebut dalam menilai tingkat kesehatan atau kemajuan dari koperasi tersebut. Laporan keuangan koperasi lebih ditujukan kepada pihak-pihak diluar pengurus koperasi dan tidak dimaksudkan untuk pengendalian usaha. Pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Aspek keuangan merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercakup dalam tata kehidupan koperasi. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi.

Koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian nasional yang diharapkan dapat menjadi penyeimbang dsan pertahanan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dalam menghadapi persaingan usaha.

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atasdasar prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkantaraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerjapada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomirakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasidalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakanekonomi rakyat. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari: kemandirian, keanggotaanbersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis pembagiansisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasausaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatasterhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.

Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (the dual identity of the member), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaliguspengguna jasa koperasi (user own oriented firm).

Dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasitidak hanya dituntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapijuga mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan danpelatihan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan sehinggaanggota semakin profesional dan mampu mengikuti perkembangan bidangusahanya.

Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomiannasional, pemerintah sangat berkepentingan terhadap keberhasilankoperasi. Oleh karena itu pemerintah berperan dalam memberikan pembinaan,perlindungan dan peluang usaha pada koperasi. Dalam pelaksanaan pembinaan, perlindungan dan peluang usaha tersebut koperasiperlu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah.Ketentuan-ketentuan tersebut juga berpengaruh terhadap perlakuanakuntansi pada koperasi.

Koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain, seperti di sektor perdagangan, industri manufaktur, jasakeuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesidan jasa lainnya. Perlakuan akuntansi koperasi ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur perlakuan akuntansi dalamsetiap sektor industri tersebut.

Koperasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis, namunberdasarkan kepentingan anggota dan usaha utama koperasi, koperasidigolongkan ke dalam empat jenis, yakni Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Pemasaran.Tujuan

Kenyataannya, koperasi yang dipopulerkan sebagai soko giru perekonomian nasional, ternyata masih belumdapat mewujudkan kemampuan peranan secara optimal dalam perekonomian nasional. Koperasi muncul sebagai pelaku ekonomi yang begitu didukung oleh pemerintah dengan suntikan dana stimulus serta fasilitas namun pada kenyataannya muncul hanya terbatas pada peran bisnis yang berskal kecil dan lokal. Bahkan berbagai kebijakan pemerintah seperti kewajiban perbankan menyalurkan 20 % dari portofolio kridit penyisihan laba BUMN antara 1-5 %, pengembangan modal ventura, pembagian saham oleh perusahaan dan kemitraan melalui bapak angkat ternyata tidak mampu mengangkat peran koperasi sehingga keberadaan kebijakan-kebijakan tersebut seolah-olah hanya menjadikan koperasi sebagai parasit dalam perekonomian nasional yang hanya bisa menyerap sumber daya dari pihak luar.

Kekurangan yang dihadapi koperasi terutama adalah akibat keterbatasan sumber daya yang meliputi manajerial, modal akibat akses kredit yang tidak merata maupun adanya pembatasan kredit, perencanaan, administrasi, kepemimpinan teknologi, sistem dan sumber daya manusia (Human resources).

Begitu banyak keterbatasan yang dimiliki koperasi, menjadikan peluang perbaikan yang begitu luas. Termasuk dalam hal ini adalah bidang manajerial terutama untuk membentuk koperasi sebagai badan usaha yang efisien, efektif dan ekonomis atas sumberdaya yang terbatas. Dalam hal tersebut akuntansi bisa berperan sebagai media pengolahan dan penyampaian informasi kuantitatif dalam kegiatan perencanaan, pengawasan dan penilaian pengelolaan sumber daya ekonomi, berperan dalam mewujudkan koperasi mencapai tingkat efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam pengolahan sumberdayanya.

Salah satu wujud nyata kontribusi Ikatan Akuntansi terhadap koperasi adalah melalui pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang perkoperasian yang mengatur secara menyeluruh praktek akuntansi yang berkaitan dengan koperasi. Pengenaan standar secara khusus terhadap koperasi ini untuk menjawab adanya karakteristik khusus koperasi yang dihasilkan dari pelaporan keuangan bisa lebih berguna bagi pemakai laporan keuangan koperasi yang juga berbeda dengan pemakai laporan keuangan milik badan-badan usaha lain.

Lahirnya pernyataan Standar Akuntansi No. 27 tentang akuntansi perkoperasia bertujuan mewujudkan koperasi yang makin maju dan profesional. Dengan mengacu pada standar akuntansi perkoperasian, maka diharapkan dari segi pelaporan keuangan maupun pelaksanaan aktifitasnya, koperasi dapat bertindak lebih efisien dengan suatu tingkat keseragaman dari segi perlakuan akuntansinya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas serta sebagai proses pembelajaran di mana penulis pada tahun 2009 dipercaya oleh masyarakat menjadi Ketua Koperasi Wanita ”Rungkut Asri” kelurahan Rungkut Kidul Surabaya, maka penulis terinspirasi untuk meneliti lebih lanjut tentang ”Analisis Penerapan Akuntansi Perkoperasian Berdasarkan PSAK No. 27 Pada Koperasi Badan Keswadyaan Masyarakat (BKM) Al-Ittikhadz Kelurahan Rungkut Kidul Surabaya”.

1.2              Perumusan Masalah

Seperti penjelasan yang terdapat dalam latar belakang masalah, maka  rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah :” Bagaimana Penerapan Akuntansi Perkoperasian Berdasrkan PSAK No. 27 Pada Koperasi Badan Keswadyaan Masyarakat (BKM) Al-Ittikhadz Kelurahan Rungkut Kidul Surabaya?.

1.3              Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui serta menganalisis bagaimana Penerapan Akuntansi Perkoperasian Berdasrkan PSAK No. 27 Pada Koperasi Badan Keswadyaan Masyarakat (BKM) Al-Ittikhadz Kelurahan Rungkut Kidul Surabaya.

1.4              Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, sebagai sarana dalam pengembangan dan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada bidang ekonomi, guna menambah wawasan pengetahuan serta pengembangan kemampuan penulis dalam menerapkan teori yang telah didapat di bangku kuliah dengan praktek nyata di lapangan.
2. Bagi Manajemen Badan Keswadyaan Masyarakat (BKM) Al-Ittikhadz Kelurahan Rungkut Kidul Surabaya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan di dalam perencanaan maupun sebagai koreksi dalam mengambil suatu keputusan yang dapat mempengaruhi kinerja BKM.
3. Bagi STIE Yapan, hasil penelitian ini akan menambah referensi bagi penelitian lanjutan serta bagi peneliti lain yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dapat digunakan sebagai referensi dan relevansi sesuai dengan topik penelitian ini.
4. Bagi Peneliti Lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian oleh peneliti berikutnya, yang meneliti permasalahan serupa pada sektor dan perusahaan yang berbeda.

1.5              Sistematika Penulisan Skripsi

Agar lebih memudahkan dalam pemahaman materi atau isi skripsi yang disusun oleh penulis, maka penulis akan memberikan sistematika sebagai berikut :

Bab I   :  Pendahuluan

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah yang dihadapi perusahaan, rumusan maslah, tujuan dan manfaat diadakannya penelitian, dan sistematika penulisan skripsi yang memberi gambaran tentang pembahasan skripsi.

Bab II  :  Tinjuan Pustaka

Dalam bab ini dibahas mengenai teori-teori yang berkenaan dengan masalah penelitian, yaitu karakteristik penyusunan dan penyajian laporan keuangan koperasi yang berbeda dengan badan usaha lain yaitu PSAK N0.27 tentang akuntansi perkopersaian.

Bab III            :  Metode Penelitian

Dalam bab ini dibahas mengenai pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian, jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data.

Bab IV:  Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran umum dari obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan analisis pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi.

Bab V  :  Kesimpulan dan saran

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran dari penulis.